Harmonisasi

"Untuk menciptakan suasana akrab ketika berbicara di telepon, berbicaralah dengan kecepatan yang sama dengan orang yang berbicara dengan Anda ( Seperti lagu dengan musik )"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2009 2009

TENTANG

GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.   bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara;

c.    bahwa pengaturan tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Mengingat :

Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.    Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

2.    Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

3.    Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

4.    Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

5.    Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.

6.    Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.

7.    Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.

8.    Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.

9.    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

10. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

15. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

17. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas:

a. kebangsaan;

b. kemanusiaan;

c. kerakyatan;

d. keadilan;

e. keteladanan;

f. kehati-hatian;

g. keobjektifan;

h. keterbukaan;

i. kesetaraan; dan

j. timbal balik.

Pasal 3

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan:

a.   menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;

b.   menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan

c.    menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB III

JENIS GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Gelar

Pasal 4

(1)  Gelar berupa Pahlawan Nasional.

(2)  Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Bagian Kedua

Tanda Jasa

Pasal 5

(1) Tanda Jasa berupa Medali.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Medali Kepeloporan;

b. Medali Kejayaan; dan

c. Medali Perdamaian.

(3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sama.

Bagian Ketiga

Tanda Kehormatan

Pasal 6

(1)  Tanda Kehormatan berupa:

1. Bintang;
2. Satyalancana; dan
3. Samkaryanugraha.

(2)  Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan.

(3)  Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Pasal 7

(1)  Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer.

(2)  Tanda Kehormatan Bintang sipil terdiri atas:

a. Bintang Republik Indonesia;

b. Bintang Mahaputera;

c. Bintang Jasa;

d. Bintang Kemanusiaan;

e. Bintang Penegak Demokrasi;

f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan

g. Bintang Bhayangkara.

(3)  Tanda Kehormatan Bintang militer terdiri atas:

a. Bintang Gerilya;

b. Bintang Sakti;

c. Bintang Dharma;

d. Bintang Yudha Dharma;

e. Bintang Kartika Eka Pakçi;

f. Bintang Jalasena; dan

g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 8

(1)  Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Bintang berkelas; dan

b. Bintang tanpa kelas.

(2)  Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.   Bintang Republik Indonesia terdiri atas 5 (lima) kelas:

1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;

2. Bintang Republik Indonesia Adipradana;

3. Bintang Republik Indonesia Utama;

4. Bintang Republik Indonesia Pratama; dan

5. Bintang Republik Indonesia Nararya.

b.   Bintang Mahaputera terdiri atas 5 (lima) kelas:

1. Bintang Mahaputera Adipurna;

2. Bintang Mahaputera Adipradana;

3. Bintang Mahaputera Utama;

4. Bintang Mahaputera Pratama; dan

5. Bintang Mahaputera Nararya.

c.    Bintang Jasa terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Jasa Utama;

2. Bintang Jasa Pratama; dan

3. Bintang Jasa Nararya.

d.   Bintang Penegak Demokrasi terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Penegak Demokrasi Utama;

2. Bintang Penegak Demokrasi Pratama; dan

3. Bintang Penegak Demokrasi Nararya.

e.   Bintang Bhayangkara terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Bhayangkara Utama;

2. Bintang Bhayangkara Pratama; dan

3. Bintang Bhayangkara Nararya.

f.     Bintang Yudha Dharma terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Yudha Dharma Utama;

2. Bintang Yudha Dharma Pratama; dan

3. Bintang Yudha Dharma Nararya.

g.    Bintang Kartika Eka Pakçi terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Kartika Eka Pakçi Utama;

2. Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama; dan

3. Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya.

h.   Bintang Jalasena terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Jalasena Utama;

2. Bintang Jalasena Pratama; dan

3. Bintang Jalasena Nararya.

i.     Bintang Swa Bhuwana Paksa terdiri atas 3 (tiga) kelas:

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;

2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; dan

3. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

(3)  Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Bintang Kemanusiaan;

b. Bintang Budaya Parama Dharma;

c. Bintang Gerilya;

d. Bintang Sakti; dan

e. Bintang Dharma.

Pasal 9

Derajat atau tingkat Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.   Bintang Republik Indonesia Adipurna;

b.   Bintang Republik Indonesia Adipradana;

c.    Bintang Republik Indonesia Utama;

d.   Bintang Republik Indonesia Pratama;

e.   Bintang Republik Indonesia Nararya;

f.     Bintang Mahaputera Adipurna;

g.    Bintang Mahaputera Adipradana;

h.   Bintang Mahaputera Utama;

i.     Bintang Mahaputera Pratama;

j.    Bintang Mahaputera Nararya;

k.    Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma;

l.     Bintang Jasa Pratama dan Bintang Penegak Demokrasi Pratama;

m.  Bintang Jasa Nararya dan Bintang Penegak Demokrasi Nararya;

n.   Bintang Yudha Dharma Utama;

o.   Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Kartika Eka Pakçi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;

p.   Bintang Yudha Dharma Pratama;

q.   Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama;

r.    Bintang Yudha Dharma Nararya; dan

s.    Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya, Bintang Jalasena Nararya, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

Pasal 10

(1)  Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pemilik pertama seluruh Tanda Kehormatan Bintang yang terdiri atas:

1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;
2. Bintang Mahaputera Adipurna;
3. Bintang Jasa Utama;
4. Bintang Kemanusiaan;
5. Bintang Penegak Demokrasi Utama;
6. Bintang Budaya Parama Dharma;
7. Bintang Bhayangkara Utama;
8. Bintang Gerilya;
9. Bintang Sakti;
10. Bintang Dharma;
11. Bintang Yudha Dharma Utama;
12. Bintang Kartika Eka Pakçi Utama;
13. Bintang Jalasena Utama; dan
14. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

(2)  Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat Tanda Kehormatan Bintang yang terdiri atas:

1. Bintang Republik Indonesia Adipradana;
2. Bintang Mahaputera Adipurna;
3. Bintang Jasa Utama;
4. Bintang Kemanusiaan;
5. Bintang Penegak Demokrasi Utama;
6. Bintang Budaya Parama Dharma; dan
7. Bintang Bhayangkara Utama.

Pasal 11

(1)  Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan Tanda Kehormatan Satyalancana militer.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1)  Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sipil dan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha militer.

(2)  Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sipil terdiri atas:

a. Parasamya Purnakarya Nugraha; dan

b. Nugraha Sakanti.

(3)  Tanda Kehormatan Samkaryanugraha militer tetap disebut Samkaryanugraha.